ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO

  1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Kegiatan sertifikasi dilakukan berdasarkan fakta hasil pengamatan yang dilakukan oleh auditor, dan secara profesional para auditor akan menilai apakah setiap kriteria audit yang ditetapkan di dalam standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah dipenuhi oleh Organisasi Pemohon.

Aturan Pelaksanaan ini bersifat generik, dirancang dan disediakan untuk memberikan panduan ringkas kepada pemohon sertifikasi (Organisasi Tersertifikasi) mengenai kegiatan sertifikasi awal dan kelanjutannya, mencakup permohonan; audit awal; audit survailen; dan proses untuk pemberian, pemeliharaan, pengurangan, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi dan sertifikasi ulang.

Aturan pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sertifikasi dan proses audit oleh Lambodja Sertifikasi  dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada ISO/IEC 17065, serta prosedur dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Lambodja Sertifikasi.

  1. ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam aturan pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

  1. Organisasi Pemohon adalah organisasi yang meminta sistem manajemen ISPOnya diaudit atau disertifikasi oleh Lambodja Sertifikasi;
  2. Organisasi Tersertifikasi adalah organisasi yang sistem manajemennya telah disertifikasi;
  3. Ketidakberpihakan adalah keobyektifan (obyektifitas) yang dipersepsikan, atau dapat teratasinya konflik kepentingan yang membawa pengaruh buruk terhadap lembaga sertifikasi. Obyektifitas juga bermakna kemandirian, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari kesimpangsiuran, tidak ada prasangka, kenetralan, keterbukaan, berpikiran terbuka, tidak terpengaruh, keseimbangan;
  4. Konsultansi sistem manajemen adalah partisipasi dalam perancangan, penerapan atau pemeliharaan dari suatu sistem manajemen, antara lain: (a) penyiapan dan pembuatan manual atau prosedur, dan (b) memberikan saran khusus, instruksi atau solusi tertentu terhadap pengembangan dan penerapan sistem manajemen;
  5. Kesesuaian (conformity) adalah persyaratan dipenuhi;
  6. Ketidaksesuaian (non-conformity) adalah persyaratan tidak dipenuhi.
  1. KEORGANISASIAN

Apabila diperlukan, para pihak dapat meminta struktur organisasi Lambodja Sertifikasi yang dilengkapi nama-nama personel beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya.

  1. PERSYARATAN UMUM

Dibawah ini beberapa persyaratan umum sertifikasi:

  1. Pemohon atau organisasi tersertifikasi harus menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan audit dan proses sertifikasi, mencakup: kebijakan, prosedur, dan rekaman pelaksanaan.
  2. Dalam hal suatu kriteria audit (persyaratan standar) dinyatakan tidak dapat dipenuhi, Lambodja Sertifikasi akan memberi batas waktu kepada Organisasi Tersertifikasi tersertifikasi untuk melakukan tindakan perbaikan, dan mengkomunikasikan kepada Organisasi Tersertifikasi untuk menunda atau menghentikan proses sertifikasi.
  3. Apabila tindakan perbaikan dalam batas waktu yang disepakati telah dilakukan, jika diperlukan, Lambodja Sertifikasi akan meminta biaya tambahan kepada pemohon untuk melakukan verifikasi lapangan atas hasil perbaikannya tersebut.
  4. Apabila pemohon gagal memenuhi tindakan perbaikan dalam batas waktu yang telah disepakati, Lambodja Sertifikasi dapat meminta mengulangi proses sertifikasi dari awal dengan biaya sertifikasi penuh.
  5. Sertifikasi yang diterbitkan hanya berlaku bagi unit pengelolaan (tapak) yang tertuang di dalam Permohonan Sertifikasi, dan setelah dilakukan audit dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan standar yang berlaku. Nama dan lokasi unit pengelolaan yang dimaksud akan dicantumkan pada sertifikat ISPO yang diterbitkan.

 

  1. PERMOHONAN SERTIFIKASI
  2. Pemohon sebaiknya telah melakukan persiapan-persiapan dengan melakukan audit internal untuk memastikan bahwa operasional perusahaan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan standar yang berlaku. Cara yang lebih baik adalah menyiapkan standar yang telah dilengkapi dengan petunjuk penafsiran untuk pemenuhannya dan disosialisasikan kepada seluruh personel terkait. Pastikan juga bahwa standar telah dapat diimplementasikan di seluruh area yang akan dimohon untuk disertifikasi.
  3. Pemohon wajib melengkapi formulir “Permohonan Sertifikasi” dengan cara mengunduh langsung ke lambodjasertifikasi.co.id, dan segera mengirimkan kembali kepada manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI. Berdasarkan rekaman permohonan tersebut, manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI akan mengkaji ruang lingkup dan menetapkan biaya sertifikasi, selanjutnya diinformasikan kepada pemohon.
  4. Setelah dicapai kesepakatan harga dan proses pembayaran dilakukan, manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI akan meminta dokumen yang diperlukan untuk kegiatan audit, membentuk team audit, dan memilih lead auditor untuk memimpin penilaian sesuai prosedur yang berlaku.
  5. Pembayaran biaya sertifikasi harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum team audit melaksanakan audit ke lokasi.
  6. AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Proses sertifikasi terhadap Organisasi Tersertifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

Penilaian Tahap-1, lebih fokus untuk:

  • mengaudit dokumentasi sistem manajemen;
  • mengevaluasi lokasi dan kondisi lapangan yang spesifik dan melakukan diskusi dengan personel Organisasi Tersertifikasi untuk menentukan kesiapan untuk audit tahap 2;
  • mengkaji status dan pemahaman Organisasi Tersertifikasi berkenaan dengan persyaratan standar, terutama yang berkaitan dengan identifikasi kinerja utama kerja atau aspek yang signifikan, proses, sasaran, dan operasi sistem manajemen;
  • mengumpulkan informasi penting berkenaan dengan lingkup sistem manajemen, proses dan lokasi Organisasi Tersertifikasi, dan aspek perundang-undangan dan hukum dan pemenuhannya (sebagai contoh aspek hukum, lingkungan, dan mutu dari operasi Organisasi Tersertifikasi, keterkaitan resiko, dsb);
  • mengkaji alokasi sumber daya untuk audit tahap 2 dan persetujuan Organisasi Tersertifikasi berkenaan dengan rincian audit tahap 2;
  • Memfokuskan perencanaan audit tahap 2 dengan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang Organisasi Tersertifikasi sistem manajemen dan operasi lapangan pada konteks aspek signifikan yang mungkin;
  • mengevaluasi apakah internal audit dan kaji ulang manajemen telah direncanakan dan dilakukan, dan level implementasi dari substansi sistem manajemen menunjukan bahwa Organisasi Tersertifikasi siap untuk audit tahap 2.

Pemohon sebaiknya telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses ini kepada manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI, dan jika masih diperlukan dokumen atau informasi tambahan maka manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI akan segera menghubungi pemohon.

Penilaian Tahap-2 atau yang disebut penilaian utama dilakukan untuk mengevaluasi implementasi, termasuk efektifitas sistem manajemen Organisasi Tersertifikasi.  Audit tahap-2 dilksanakan di lokasi Organisasi Tersertifikasi, minimal mencakup hal-hal berikut:

  • informasi dan bukti tentang kesesuaian untuk seluruh persyaratan standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya;
  • pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan pengkajian kinerja dibandingkan dengan sasaran dan target kinerja yang utama (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku.);
  • sistem manajemen dan unjuk kerja Organisasi Tersertifikasi terkait pemenuhan legal;
  • pengendalian operasional proses-proses Organisasi Tersertifikasi;
  • internal audit dan kaji ulang manajemen;
  • Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan Organisasi Tersertifikasi;
  • Hubungan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran dan target kinerja (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku), setiap persyaratan legal yang berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, operasional, prosedur, data kinerja dan temuan internal audit dan kesimpulan.

Tim audit akan menganalisis seluruh informasi dan bukti audit yang diperoleh selama audit tahap 1 dan tahap 2 untuk mengkaji temuan-temuan audit dan menetapkan kesimpulan audit.

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada suatu kriteria audit apapun, Tim audit akan membuat kategori ketidaksesuaian tersebut sebagai berikut:

  • Ketidaksesuaian MAJOR, apabila:
    1. Berlangsung lama, dalam skala yang luas dan belum ada upaya penyelesaian;
    2. Ketidaksesuaian yang sama terjadi pada beberapa lokasi yang berbeda;
  • Berdampak sistemik terhadap kegiatan operasional;
  1. Berdampak luas terhadap kegiatan operasional;
  2. Kegiatan ilegal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi Organisasi Tersertifikasi; dan
  3. Melanggar aturan lokal, nasional, atau internasional;
  • Ketidaksesuaian Minor yang tidak dilakukan tindakan koreksi hingga audit berikutnya.
  • Ketidaksesuaian MINOR, apabila:
  1. Tidak berdampak sistemik;
  2. Berdampak terbatas dan dalam skala kecil.
  • OBSERVASI, apabila berdampak sangat rendah tetapi berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian, apabila tidak mendapat perhatian.
  1. PENERBITAN SERTIFIKAT
    1. Hasil penilaian auditor tidak bersifat final. LAMBODJA SERTIFIKASI hanya akan membuat keputusan sertifikasi setelah laporan auditor dikaji oleh peer reviewer dan semua ketidaksesuaian MAJOR telah dilakukan tindakan perbaikan hingga dinyatakan diterima (closed) oleh lead auditor.
    2. LAMBODJA SERTIFIKASI akan melakukan pertimbangan terhadap komentar atau tanggapan dari pemohon (Organisasi Tersertifikasi) dan peer reviewer. LAMBODJA SERTIFIKASI bersedia untuk mendiskusikan kategori ketidaksesuaian yang ditemukan untuk tujuan penerbitan sertifikat dan menjelaskan beberapa kegiatan yang belum ditangani. Penetapan kategori ketidaksesuaian yang direkomendasikan oleh auditor dapat diubah sebagai hasil dari proses ini.
    3. Selanjutnya setelah menyelesaikan hal diatas, LAMBODJA SERTIFIKASI akan menyelesaikan laporan evaluasi sertifikasi dan melakukan pengambilan keputusan sertifikasi oleh Komite Pengambilan Keputusan. Laporan final akan disampaikan kepada Organisasi Pemohon, dan akan diterbitkan invoice untuk pembayaran biaya sertifikasi yang tersisa.
    4. Apabila Komite Pengambilan Keputusan dapat menerima tindakan perbaikan atas seluruh ketidaksesuaian MAJOR yang telah dinyatakan closed oleh auditor, maka LAMBODJA SERTIFIKASI dapat menerbitkan sertifikat SMM dan/atau SML.
  2. PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI

Organisasi Tersertifikasi tersertifikasi yang telah mendapatkan sertifikat, berhak untuk menggunakan tanda sertifikasi antara lain pada kop surat, catalog, atau bentuk publikasi lainnya, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari LAMBODJA SERTIFIKASI.

Tanda sertifikasi dapat berupa logo, pernyataan sistem manajemen, kode sertifikat, atau identitas ketelusuran sertifikasi lainnya.

  1. PERUBAHAN MANAJEMEN ORGANISASI TERSERTIFIKASI
  2. LAMBODJA SERTIFIKASI melakukan penilaian sertifikasi berdasarkan hasil inspeksi, dokumentasi, dan pendapat Organisasi Tersertifikasi, oleh karena itu setiap terjadi perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, system termasuk struktur manajemen, dan atau ruang lingkup, Organisasi Tersertifikasi diharuskan untuk menginformasikan kepada LAMBODJA SERTIFIKASI.
  3. Berdasarkan informasi tersebut, LAMBODJA SERTIFIKASI akan menentukan perlu atau tidaknya melakukan audit khusus. Hal ini penting untuk menghindari pembekuan atau pencabutan sertifikat yang disebabkan oleh ketidaksesuaian fatal yang mungkin disebabkan oleh perubahan tersebut.
  4. PENLAIAN BERKALA (SURVEILLANCE)
  5. Bagi Organisasi Tersertifikasi yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO, maka untuk menjamin terimplementasikannya sistem secara berkesinambungan, akan dilakukan pemeriksaan lapangan berkala (surveillance) setiap tahun selama jangka sertifikat (lima tahun). Pelaksanaan surveillance serupa dengan kegiatan penilaian lapangan. LAMBODJA SERTIFIKASI akan menyampaikan rencana detil tanggal surveillance kepada Organisasi Tersertifikasi paling lambat sebulan sebelum surveillance dilaksanakan. Untuk pelaksanaan surveillance, Organisasi Tersertifikasi dikenakan biaya sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak dan harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan.
  6. Organisasi Tersertifikasi harus memelihara dan menyediakan seluruh rekaman, terkait dengan operasional organisasi yang tercakup di dalam ruang lingkup sertifikasi dan dapat ditunjukan kepada team penilai LAMBODJA SERTIFIKASI.
  7. Hasil surveillance akan disampaikan kepada Organisasi Tersertifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak team kembali dari lapangan.
  8. PEMBAHARUAN SERTIFIKAT
  9. Pembaharuan sertifikat (re-sertifikasi) akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Re-sertifikasi dilakukan melalui kegiatan penilaian lengkap sebagaimana penjelasan pada butir 6 di atas. LAMBODJA SERTIFIKASI akan menginformasikan persyaratan-persyaratan untuk dilakukan re-sertifikasi kepada Organisasi Tersertifikasi pada saat kunjungan lapangan penilikan terakhir.
  10. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat, Organisasi Tersertifikasi harus mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LAMBODJA SERTIFIKASI sehingga keputusan hasil re-sertifikasi dapat ditetapkan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikasi.
  11. PEMBERIAN INFORMASI OLEH LAMBODJA SERTIFIKASI
  12. LAMBODJA SERTIFIKASI akan memberikan informasi kepada Organisasi Tersertifikasi yang disertifikasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi, dan akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa setiap Organisasi Tersertifikasi memenuhi persyaratan baru tersebut.
  13. Pelaksanaan verifikasi dapat berupa audit khusus atau bersamaan dengan pelaksanaan penilikan.
  14. PERLUASAN ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP
  15. Selama jangka berlaku sertifikat, bila dikehendaki, Organisasi Tersertifikasi dapat mengajukan penambahan atau pengurangan ruang lingkup dari yang sudah tertuang di dalam sertifikat dengan cara mengajukan permohonan kepada LAMBODJA SERTIFIKASI dan mengisi lembaran permohonan sertifikasi sebagaimana dilakukan pada butir 5. Atas permohonan tersebut LAMBODJA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian lapangan secara khusus atau dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan surveillance. Untuk kegiatan tersebut, organisasi yang disertifikasi dikenakan biaya penambahan ruang lingkup yang besarnya tergantung dari kondisi perluasan ruang lingkup yang dimohon.
  16. Sertifikat baru yang mencakup perluasan ruang lingkup akan diterbitkan apabila hasil penilaian lapangan menyatakan layak untuk diterbitkan sertifikat. Masa berlaku sertifikat yang telah diperluas ruang lingkupnya tersebut adalah sesuai dengan sisa waktu dari masa berlakunya sertifikat. Sertifikat yang terdahulu harus dikembalikan kepada LAMBODJA SERTIFIKASI.
  17. PUBLIKASI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT
  18. Organisasi Tersertifikasi berhak untuk mempublikasikan bahwa produk yang dihasilkannya diproses memenuhi persyaratan ISPO sesuai dengan ruang lingkup yang tertuang pada sertifikat.
  19. Dalam setiap kesempatan promosinya, Organisasi Tersertifikasi harus dapat memastikan produk mana yang terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk diklaim sebagai produk bersertifikat dengan menerapkan system ketelusuran.
  20. Organisasi Tersertifikasi harus menginformasikan kepada manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI, tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi.
  21. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT

LAMBODJA SERTIFIKASI memiliki sistem untuk memantau penggunaan sertifikat oleh seluruh Organisasi Tersertifikasi. Apabila terdapat Organisasi Tersertifikasi yang terbukti menggunakan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam promosi, penulisan katalog, atau penggunaan lainnya, maka sertifikat Organisasi Tersertifikasi tersebut akan dibekukan sementara, dicabut, ditindak secara hukum, dan/atau dipublikasi atas pelanggarannya tersebut.

  1. PEMBEKUAN SERTIFIKAT
  2. Sertifikat Organisasi Tersertifikasi dapat dibekukan sementara apabila teridentifikasi adanya penyalahgunaan dalam promosi oleh Organisasi Tersertifikasi, atau atas permintaan sendiri dari Organisasi Tersertifikasi.
  3. Ketika terdapat keputusan untuk pembekuan sertifikat, Manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Organisasi Tersertifikasi secara tertulis dengan alasannya. Surat pemberitahuan Pembekuan tersebut untuk menjelaskan bahwa Organisasi Tersertifikasi tidak dapat diregistrasi lagi dan sertifikat dibekukan.
  4. Selama sertifikat dibekukan, Organisasi Tersertifikasi harus menghentikan penggunaan tanda sertifikasi pada seluruh kegiatan promosinya.
  5. Pada akhir masa pembekuan sertifikat, manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI akan melakukan investigasi untuk pemenuhan atas temuan yang ada dan/atau melakukan kunjungan penilikan tambahan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
  6. Masa pembekuan sertifikat paling lama adalah dua kali 30 hari. Semua biaya yang ditimbulkan atas Pembekuan dan/atau penerbitan kembali sertifikat dibebankan kepada Organisasi Tersertifikasi dengan proses tertulis. Dan apabila tidak ada tindakan perbaikan oleh Organisasi Tersertifikasi maka sertifikat dapat dicabut.
  7. PENCABUTAN SERTIFIKAT

Sertifikat Organisasi Tersertifikasi dapat dicabut atas permintaan sendiri dari Organisasi Tersertifikasi, atau memenuhi salah satu atau lebih hal-hal dibawah ini:

  1. Pemegang sertifikat terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan sesuai butir 16 (Pembekuan Sertifikat).
  2. Organisasi Tersertifikasi tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  3. Organisasi Tersertifikasi secara hukum terbukti melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).
  4. Organisasi Tersertifikasi kehilangan hak untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.
  5. Pemegang sertifikat tidak membayar kewajiban finansial sertifikasi sebagaimana yang telah disepakati.

Ketika terdapat keputusan untuk pencabutan sertifikat, manajemen LAMBODJA SERTIFIKASI akan mengkonfirmasi secara tertulis kepada Organisasi Tersertifikasi dengan alasannya. Surat pemberitahuan Pencabutan Sertifikat tersebut untuk menyatakan secara jelas bahwa Organisasi Tersertifikasi tidak dapat diregistrasi lagi, dan Organisasi Tersertifikasi tidak berhak menggunakan tanda-tanda sertifikasi yang pernah diperolehnya.

  1. BERAKHIRNYA SERTIFIKAT

Sertifikat dinyatakan berakhir dalam kasus sebagai berikut:

  1. Organisasi Tersertifikasi tidak memohon untuk memperpanjang masa berlakunya sertifikat.
  2. Apabila organisasi menutup usahanya, atau kehilangan hak penguasaan sesuai peraturan yang berlaku.
  3. BIAYA SERTIFIKASI
  4. LAMBODJA SERTIFIKASI menetapkan biaya sertifikasi berbasis HOK (hari orang kerja).
  5. Perincian biaya sertifikasi akan diajukan dan disampaiakan kepada Organisasi Tersertifikasi, dimana besarnya biaya akan sangat tergantung dari ruang lingkup Organisasi Tersertifikasi yang tertuang di dalam form aplikasi yang dikirimkan.
  6. Organisasi Tersertifikasi dapat dikenakan biaya tambahan apabila terdapat kondisi yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan tambahan (misalnya verifikasi ketidaksesuaian) di luar kegiatan yang tertuang di dalam kontrak kerja, baik terjadi sebelum ataupun selama masa sertifikasi berlaku, antara lain:
  • Pengulangan penilaian terhadap sebagian atau seluruh elemen yang tidak memenuhi persyaratan pada saat dilakukan asesmen terdahulu.
  • Tambahan kegiatan akibat terjadinya pembekuan, pencabutan, atau penambahan ruang lingkup sertifikasi.
  • Penilaian kembali karena adanya perubahan dalam sistem manajemen Organisasi Tersertifikasi.
  1. KELUHAN

LAMBODJA SERTIFIKASI dapat menerima keluhan dari Organisasi Tersertifikasi pada setiap kesempatan auditor LAMBODJA SERTIFIKASI melakukan kunjungan lapangan atau waktu lainnya.

  1. BANDING
  2. Organisasi Tersertifikasi dapat melakukan banding terkait dengan pelaksanaan proses sertifikasi yang dilakukan oleh LAMBODJA SERTIFIKASI dalam kurun waktu 14 hari setelah penyerahan laporan keputusan sertifikasi.
  3. Banding disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Direktur Sertifikasi untuk dievaluasi.
  4. Apabila keberatan diterima, LAMBODJA SERTIFIKASI akan membentuk Team Adhock untuk melakukan kajian. Hasil kajian Team Adhock akan disampaikan kepada Organisasi Tersertifikasi paling lambat 30 hari terhitung sejak banding diterima.
  5. KOMITE PENGAMANAN KETIDAKBERPIHAKAN
  6. LAMBODJA SERTIFIKASI memiliki Komite Pengamanan Ketidakberpihakan untuk menjamin indendensi dalam kegiatan sertifikasi. Komite Pengamanan Ketidakberpihakan sekurang-kurangnya mewakili Organisasi Tersertifikasi, wakil LAMBODJA SERTIFIKASI, wakil lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
  7. Komite Pengamanan Ketidakberpihakan melakukan pengkajian sedikitnya sekali dalam setahun, dipimpin oleh seorang Ketua Komite dan berhak untuk mengambil tindakan atau keputusan seperlunya kepada LAMBODJA SERTIFIKASI apabila saran atau arahan mereka tidak dihiraukan.
  8. KERAHASIAAN
  9. LAMBODJA SERTIFIKASI bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi apapun yang dimiliki Organisasi Tersertifikasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan audit dan proses sertifikasi, kecuali informasi yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan menjadi wilayah publik, atau apabila informasi tersebut diminta oleh lembaga yang melakukan akreditasi LAMBODJA SERTIFIKASI sebagaimana diatur di dalam ISO/IEC 17021 dan ISO 17065.
  10. Informasi tentang Organisasi Tersertifikasi dari sumber selain Organisasi Tersertifikasi (misalnya dari pihak yang memberikan keluhan, regulator) diperlakukan sebagai informasi rahasia. LAMBODJA SERTIFIKASI akan menginformasikan kepada Organisasi Tersertifikasi, apabila untuk suatu kepentingan hukum diperlukan informasi untuk diungkapkan kepada pihak ketiga, dan Organisasi Tersertifikasi akan diminta untuk menyediakan ringkasan tentang informasi rahasia yang akan diungkapkan tersebut.

Archives